Gambaran Akuntansi Sektor Publik

KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK

A.      Pengertian Dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Pengertian ASP I

Akuntansi sektor publik memiliki peranan yang fital dan menjadi subjek untuk didiskusikan baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi sektor publik. Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif dan aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola unsur-unsur publik. Akuntansi sektor publik awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil.

Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, akan tetapi untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, sebagai persekuensinya akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta.

Meskipun terdapat perbedaan diantara kedua sektor tersebut, yang perlu ditekankan bukan pada mencari perbedaan dan mempertentangkan antara sektor publik dengan sektor swasta. Fokus perhatian hendaknya lebih ditekankan pada upaya untuk memajukan publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien.

(dikutip dari buku  akuntansi sektor publik oleh Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. : 2004, penerbit C.V Andi Yogyakarta halaman 1-2).

Pengertian ASP II

Akuntansi Sektor Publik yaitu mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik & swasta.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga karena kompleknya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.

(dikutip dari buku  akuntansi sektor publik oleh Indra Bastian 2006 : 15 ).

B.      Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan. Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi.

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan tur – bulence. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, cultur dan demografi.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:

·         Pertumbuhan ekonomi

·         Tingkat inflasi

·         Pertumbuhan pendapatan perkapita (GNP/GDP)

·         Struktur produksi

·         Tenaga kerja

2. Faktor Politik

Faktor politik yang mempengaruhi organiasasi sektor publik antara lain:

·         Hubungan negara dan masyarakat

·         Legimitasi pemerintah

·         rezim yang berkuasa

·         Ideologi negara

·         Elit politik dan massa

3. Faktor Cultur

Faktor cultur yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:

·         Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya

·         Sistem nilai dimasyarakat

·         Historis

·         Sosiologi masyarakat

·         Karakteristik masyarakat

4. Faktor Demografi

Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:

·         Pertumbuhan penduduk

·         Struktur usia penduduk

·         Migrasi

(dikutip dari buku  akuntansi sektor publik oleh Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. : 2004, penerbit C.V Andi Yogyakarta halaman 2-3 ).

C.      Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

1. Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu:

Perbedaan	Sektor Publik	Sektor Swasta
Tujuan Organisasi	Nonprofit motive	Profit Motive
Sumber pendanaan	Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb	Pembiayaan internal: modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham.
Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD)	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor
Struktur Organisasi	Birokratis, kaku dan hierarkis	Fleksibel : datar, piramid, lintas fungsional, dsb
Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutup untuk publik
Sistem Akuntansi	Cash accounting	Accrual accounting

·         Tujuan Organisasi

Setiap organisasi memiliki tujuan yang spesifik dan unik. Tujuan organisasi dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Tujuan kuantitatif dan kualitatif tersebut masih dapat dipilah lagi menjadi tujuan yang bersifat finansial dan non finansial. Tujuan Finansial Organisasi sektor publik yaitu Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan laba pada perusahaan-perusahaan milik negara/milik daerah (BUMN/BUMD) dan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD).

·         Sumber Pembiayaan

Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi charging for service, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah dan pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Sedangkan pada sektor swasta sumber pembiayaan lebih fleksibel dan memiliki variasi yang lebih banyak. Pada sektor swasta sumber pembiayaan dipisahkan menjadi sumber sumber pembiayaan internal dan eksternal.

Kebijakan pemilihan struktur modal pada sektor swasta lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sedangkan pada sektor publik keputusan pemilihan struktur pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi semata tetapi juga pertimbangan politik dan sosial.

·         Pola Pertanggungjawaban

Pertangungjawaban manajemen sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Manajemen sektor swasta bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik manajemen bertanggungjawab kepada masyarakat. Pola pertanggungjawaban disektor publik bersifat vertikal dan horisontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi sedangkan pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Pertanggungjawaban manajemen merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen baik di sektor publik maupun swasta.

·         Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku dan hierarkis sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Salah satu faktor utama yang membedakan sektor publik dengan sektor swasta adalah adanya pengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik. Sektor publik  memiliki fungsi yang lebih kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Fungsi sektor swasta adalah penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dan permintaan konsumen. Terdapat beberapa alasan yang mendasar mengapa pemerintah berkepentingan untuk melakukan intervensi yaitu:

o   Adanya kegagalan pasar (market failure)

o   Distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata

o   Untuk menciptakan stabilitas dan pembangunan

·         Karakteristik Anggaran dan Stakeholder

Perbedaan stakeholder sektor publik dengan sektor swasta

Stakeholder sektor publik	Stakeholder sektor swasta
Stakeholder Eksternal: -          Masyarakat pengguna jasa publik -          Masyarakat pembayar pajak -          Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi -          Bank sebagai kreditor pemerintah -          Badan-badan internasional seperti bank dunia IMF, ADB, PBB, dsb -          Investor asing dan country analyst -          Generasi yang akan datang	Stakeholder Eksternal: -          Bank sebagai kreditor -          Serikat buruh -          Pemerintah -          Pemasok -          Distributor -          Masyarakat -          Serikat dagang (trade union) -          Pasar modal
Stakeholder Internal: -          Lembaga negara (misalnya: kabinet, MPR, DPR/ DPRD, dsb)                                                  -          Kelompok politik (partai politik)                           -          Manajer publik (gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD) -          Pegawai pemerintah	Stakeholder Internal: -          Manajemen -          Karyawan -          Pemegang saham

                       

·         Sistem Akuntansi

Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan yaitu:

o   Kedua sektor ini merupakan bagian integral dari sistem ekonomi disuatu negara.

o   Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu masalah kelangkaan sumber daya (scarcity of resources)

o   Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan

o   Menghasilkan produk yang sama

o   Terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan

(dikutip dari buku  akuntansi sektor publik oleh Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. : 2004, penerbit C.V Andi Yogyakarta halaman 7-13).

D.      Tujuan Akuntansi Sektor Publik

America Accaounting Association (1970) dalam glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

a.       Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.

b.      Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Selain itu informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi. Informasi akuntansi juga berguna dalam penentuan indikator kinerja sektor publik.

(dikutip dari buku  akuntansi sektor publik oleh Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. : 2004, penerbit C.V Andi Yogyakarta halaman 14-15).

E.       Perkembangan Akuntansi Sektor Publik

Istilah “Sektor Publik” mulai dipakai pertama kali pada tahun 1952, lalu pada tahun 1970-an muncullah kritikan dan serangan yang mempertanyakan peran sektor publik kemudian pada tahun 1980-an reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan yang terjadi pada tahun 1970-an.

Berbagai anggapan-anggapan mengenai lembaga sektor publik yang telah mengalami kebangkrutan dibanyak negara terutama negara-negara berkembang tidak sepenuhnya benar. Memang tidak dapat disangkal bahwa kinerja sektor publik dinilai buruk akan tetapi hal tersebut tidak dialami oleh semua negara berkembang. Lembaga sektor publik masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki kinerjanya dan memanfaatkan sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif.

Dalam dua dasawarsa terakhir, telah terjadi perkembangan (akuntansi) sektor publik yang pesat. Istilah “akuntabilitas publik, value for money, reformasi sektor publik, privatisasi, good public governance,” telah begiti cepat masuk kedalam kamus sektor publik.

(dikutip dari buku  akuntansi sektor publik oleh Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. : 2004, penerbit C.V Andi Yogyakarta halaman 15-17).

F.       Akuntansi Sektor Publik dan Good Governance

Pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi governance sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Sementara itu, United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic and administrative to manage a nation’s affair at all levels”.

Karakteristik Good Governance Menurut UNDP:

a.       Participation

b.      Rule of law

c.       Transparency

d.      Responsiveness

e.      Consensus Orientation

f.        Equity

g.       Efficiency and Effectiveness

h.      Accountability

i.         Strategic vision

Untuk mewujudkan good public and corporate governance dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan serangkaian reformasi disektor publik. Sedangkan untuk mewujudkan good governance diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik.

(dikutip dari buku  akuntansi sektor publik oleh Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. : 2004, penerbit C.V Andi Yogyakarta halaman 17-20).